You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Minta Penetapan UMP DKI 2018 Usung Asas Keadilan
photo Doc - Beritajakarta.id

DPRD Minta Penetapan UMP DKI 2018 Usung Asas Keadilan

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2018 mengedepankan azas keadilan.

Artinya, angka kenaikan UMP yang ditetapkan tidak boleh merugikan pekerja, tapi tidak boleh juga membebankan perusahaan

"Artinya, angka kenaikan UMP yang ditetapkan tidak boleh merugikan pekerja, tapi tidak boleh juga membebankan perusahaan," ujar James Arifin Sianipar, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/10).

James juga mengingatkan agar survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) benar-benar dijadikan reverensi untuk menghitung jumlah kenaikan UMP.

UMP DKI 2017 akan Ditandatangani Plt Gubernur

"Dengan itu kita tahu secara ideal berapa angka kebutuhan dan metode apa yang digunakan untuk menghitung jumlah kenaikan," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Syarifuddin. Menurutnya, penentuan nilai UMP DKI tahun 2018 harus memperhatikan asas keadilan.

"Jangan sampai penetapan yang terlalu tinggi berimbas pada ditutupnya sejumlah perusahaan. Karena itu, harus cari jalan tengah win-win solution," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8168 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5349 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4394 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4091 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3699 personAldi Geri Lumban Tobing